WartaTani.co – Penundaan berlarut dalam pelayanan publik mendominasi maladministrasi yang diadukan masyakarat kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sepanjang 2019. Hal ini terungkap
2 Wamen Bertemu, Bahas Soal Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial
WartaTani.co – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi bertemu dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata
Efek RUU Cipta Kerja, Wewenang Pemda soal Tata Ruang bakal Dihapus
WartaTani.co – Pemerintah berencana menghapus wewenang pemerintah daerah (pemda) dalam pengaturan tata ruang. Hal ini diketahui berdasarkan draf Pasal 18 Rancangan Undang-Undang
Siap-siap, Sertifikat Tanah bakal Dibuat Digital
WartaTani.co – Polda Metro Jaya berhasil membongkar kejahatan hukum berupa pemalsuan sertifikat tanah oleh mafia tanah. Tidak mau terulang, pemerintah bakal bangun
Dorong Penyelesaian Konflik Agraria, Kejaksaan: BPN Jangan Ragu
WartaTani.co – Dalam rangka merespon begitu banyaknya permasalahan pertanahan dan tata ruang di lapangan yang harus diselesaikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi
Duh! Ada 9000 Laporan Masalah Agraria, Didominasi Mafia Tanah
WartaTani.co – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat ada 9 ribu laporan terkait masalah lahan yang diterima sejak tahun 2015 sampai
Kawal Kasus Sengketa Tanah, Gubernur Sulsel Gandeng Kejaksaan-BPN
WartaTani.co – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menggandeng Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk ikut mengawal berbagai sengketa
Pemerintah Targetkan RUU Pertanahan Rampung 2020
WartaTani.co – Sempat menuai kontroversi, RUU Pertanahan direncanakan akan kembali dibahas dan diselesaikan pada 2020. Demikian ditegaskan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan
Komnas HAM: 30 Persen Aduan Masyarakat Terkait Agraria
WartaTani.co – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) Ahmad Taufan Damanik mengatakan dalam lima tahun terakhir 30 persen aduan
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya