WartaTani.co – Guna mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat virtual Bersama Gubernur Kalimantan Barat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan, telah dilaksanakan analisis berbasis peta terhadap perkembangan karhutla sepanjang 5 tahun terakhir di wilayah Kalimantan Barat.
Analisis data dilakukan sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat.
“Sebagai salah satu provinsi rawan, Kalimantan Barat akan dijadikan sebagai pilot project desain Implementasi Pencegahan Karhutla Berbasis KPH.
Melalui implementasi pembangunan resor-resor pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), diharapkan menjadi solusi permanen dalam mengatasi karhutla berbasis tapak”, ujarnya saat coverensi call yang dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020).
Secara teknis, kelembagaan KPH yang sudah ditetapkan gubernur melalui pembangunan resort sebagai unit pengelolaan terkecil di bawah naungan KPH, akan dilengkapi dengan penguatan personil, pengadaan sarana dan prasarana di tingkat resor, dan anggaran untuk pencegahan karhutla di tingkat tapak.
Bambang mengatakan, KPH berperan sebagai mediator, fasilitator dan simpul negosiasi. Selain melakukan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, KPH juga bersama-sama mencegah karhutla.
Terkait hal ini, integrasi sejumlah program dan instansi terkait pencegahan karhutla yang bergerak bersama masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengantisipasi pencegahan karhutla.
Dengan dukungan Gubernur, terdapat personil di tingkat resor merupakan sinergi Brigade Pengendalian Karhutla KPH, Penyuluh Kehutanan, Polhut KPH, IUPHHK-HTI/ IU Perkebunan, Bakti Rimbawan, BABINKAMTIBMAS (POLRI), BABINSA (TNI), Perangkat Desa, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang akan melakukan upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak.
Seperti diketahui, Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 14 UPTD dan 28 unit KPH Produksi yang mengelola areal seluas 5,09 juta ha, dari anggaran APBD. KPH Produksi Kubu Raya sendiri mempunyai luas wilayah kerja 317.403 Ha, yang kelembagaannya telah terbentuk sejak tahun 2017.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyambut baik gagasan antisipasi karhutla berbasis tapak, menurutnya di Kalimantan Barat sudah memiliki program serupa yang dapat disinergikan dalam mengatasi karhutla.
“Kami sudah merancang untuk membangun 60 resort KPH yang disandingkan dengan 87 Desa Mandiri yang sudah terbentuk, yang salah satu targetnya adalah mandiri secara lingkungan atau bebas dari karhutla,” katanya.
Menurut Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan memiliki 159 desa mandiri pada 2020. Pada 2019, jumlah desa mandiri yang berhasil dibentuk sebanyak 87 dari 2.031 total desa di Kalimantan Barat.
Ia juga menegaskan, terkait SDM yang bekerja di KPH agar diisi oleh tenaga profesional dan kompeten bidang kehutanan yang berasal dari lulusan fakultas kehutanan.
Sutarmidji juga mengusulkan kepada KLHK untuk dapat bersinergi dengan Kementerian Ristek Dikti, agar mahasiswa dari jurusan kehutanan dapat magang atau bekerja di resort KPH selama waktu tertentu sebagai pengganti tugas akhir skripsi di kampusnya.
Adapun rapat virtual juga dihadiri oleh Pangdam XII/Tanjungpura, Wakapolda Kalbar, Walikota/Bupati se-Kalbar, OPD Provinsi Kalimantan Barat, KPH dan UPT KLHK se-Kalbar serta APHI dan GAPKI.
Sutarmidji berharap melalui KPH seluruh potensi yang ada seperti tanaman buah, tanaman obat dan sumber pangan, akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat.
Sementara, Pangdam Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menyatakan personilnya siap membantu pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, Satgas Karhutla Kodam Tanjungpura sampai hari ini telah memadamkan titik api sebanyak 879 titik dengan luasan areal 130 hektar.
Kondisi ini mengalami penurunan cukup signifikan jika bandingkan dengan karhutla tahun 2019.
“Kita berharap mudah-mudahan dengan program yang ada di tambah nanti dengan pembentukan resor di unit-unit KPH bisa menekan lagi tingkat karhutla yang terjadi,” tambahnya.
Wakapolda Kalbar Brigjen Imam Sugianto juga menyatakan kesiapan mendukung program KLHK dan Gubernur Kalbar, utamanya dalam upaya pengendalian karhutla baik dari aspek pencegahan, pemadaman dan penegakan hukum.
Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau tahun 2020 secara umum normal, namun di beberapa wilayah diprediksi lebih kering dari musim kemarau tahun 2019.
Puncak Musim Kemarau di daerah rawan karhutla di Pulau Sumatera seperti Riau, Jambi dan Sumatera Selatan diperkirakan akan mengalami lebih awal yaitu mulai bulan Mei 2020, sedangkan untuk Pulau Kalimantan akan mengalami mulai Bulan Juli 2020.
Terkait hal ini, Bambang mengimbau untuk terus melakukan komunikasi yang intensif dalam kaitan pencegahan karhutla, sehingga dengan komunikasi yang baik dan kerja bersama, karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Saya berharap kedepan sinergi penguatan resor KPH dan Desa mandiri dapat menjadi kekuatan bersama mencegah karhutla,” pungkasnya. (detik)
