WartaTani.co – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar jajak pendapat yang menyasar kepada para Kepala Desa mengenai kemungkinan mudik saat lebaran tahun ini. Polling tersebut tentu berkaitan dengan masih meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia.
Polling ini dilaksanakan pada 10 sampai 12 April 2020 dengan responden kepala desa yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Hasilnya, mayoritas kepala desa tidak setuju warganya mudik tahun ini.
“Hasilnya yang pertama bahwa pertanyaannya sederhana. Dalam situasi negara saat ini bagaimana pandangan kepala desa terhadap mudik ke desa. Nah ternyata 89,75 persen artinya sudah hampir mutlak kepala desa sebetulnya tidak setuju warganya mudik pada saat atau tahun ini,” kata Kepala Pusdatin Kemendes Ivanovich Agusta saat konferensi pers virtual, Selasa (14/4).
Metode poling ini kuantitatif berupa survei atau sampel acak. Populasi desa yang menjadi sampel adalah dengan penduduk mayoritas beragama islam yaitu ada 53.808 desa. Kemudian di setiap provinsi diambil sampel secara acak atau random.
Jumlah sampel acak itu disesuaikan proporsinya dengan PDP COVID-19 per 9 april 2020. Kemudian dari metode ini sampel yang terambil adalah 3.931 kepala desa yang tersebar di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Margin eror dari kegiatan ini adalah 1,31 persen.
“Aspirasi kepala desa ini tentu saja perlu didengar terutama oleh warga desa yang saat ini sedang ada di rantau atau di kota bahwa yang dibutuhkan desa sebagaimana diwakili kepala desa adalah tidak mudik ke desa pada lebaran 2020,” ujar Ivanovich.
Kebanyakan argumen dari kepala desa tidak setuju mudik adalah alasan kesehatan. Kesehatan sebenarnya juga menjadi pertimbangan para kepala desa yang masih setuju untuk mudik.
Namun, perkara kesehatan tersebut masih kalah dengan alasan ekonomi 34,18 persen dan sosial 45,51 persen. Hal itu yang membuat sebagian kepala desa masih setuju untuk mudik.
“Artinya bagi kepala desa yang masih setuju mudik kemungkinan alasan sosial dan ekonomi itu masih berpengaruh lebih besar daripada kepala desa yang sejak awal sudah tidak setuju mudik,” ungkap Ivanovich. (kumparan)
