WartaTani.co – Forum Yasmin 32 berharap pemerintah mengkaji tekhnologi pembudiayaan lobster yang ada di perairan laut Indonesia.
Hal itu diungkapkan Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor M.Qustam saat diskusi bertajuk Refleksi Akhir Tahun dengan mengangkat tema Quo Vadis Lobster Indonesia di Savana Camp, Jl. Smeru, Kota Bogor, Sabtu (21/12/2019).
Menurutnya, saat ini lebih baik pemerintah mengupayakan bagaimana cara membudidayakan lobster agar bernilai ekonomi tinggi dibanding harus mengekspor benih lobster.
“Kenapa harus benihnya yang diekspor. Kenapa kita tidak mengambil nilai lebih dari lobster yang ada di Indonesia. Kenapa tidak mengkaji lebih dalam terkait pengembangan teknologi pembudidaya lobster. Semua ada kaitannya dengan aktivitas pemburu rente,” katanya.
Hal senada dikatakan, Muh. Karim Anggota DPR RI Komisi IV Ichsan Firdaus, Akademisi Universitas Trilogi yang menyebut jika wacana eksport benih lobster merupakan proses ekonomi politik.
Menurutnya, rencana kebijakan itu dapat mengancam punahnya benih lobster di Indonesia.
“KKP seharusnya bukan mendorong kebijakan ekspor benih, tapi mengajak semua Universitas di Indonesia untuk mengembangkan pembudidaya lobster. Dulu, Ikan Arwana belum bisa dibudidayakan. Tapi sekarang sudah bisa, bahkan di tingkatan nelayan telah mampu membudidayakan secara mandiri. Hal yang sama juga terjadi pada ikan patin. Sekarang sudah bisa dibriding,” ungkap Karim.
Sementara Founder Forum Yasmin 32, Amril S. Rangkuti menjelaskan, diskusi ini sebagai bentuk tanggapan atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan membuka keran ekspor benih lobster.
“Dalam diskusi ini sengaja kami unfangan narasumber yang kredibel untuk berbicara tentang isu ini. Apakah sudah tepat atau memang justru sebaliknya. Sengaja kita adakan untuk sharing dan melihat kebih detail tentang kebijakan lobster Indonesia yang sedang hangat. Jika memang untuk mendongkrak perekonomian rakyat, khsususnya para nelayan Indonesia, kenapa tidak. Tapi jika sebaliknya, harus kita kritisi,” ungkapnya saat memberi sambutan.
Ketua pelaksana, Roni Alfiansyah Ritonga mengungkapkan bahwa alasan dibalik penyelenggaraan acara ini terkait kebijakan ekapor benih lobster yang menuai polemik.
Menurut Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) Suhana, wacana menteri KKP untuk membuka keran benih lobster akan membahayakan perekonomian lautan Indonesia. Sekalipun berdalih untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dalam jangka panjang akan mendorong kepunahan lobster di Indonesia.
“Ekspor benih cukup membahayakan bagi perekonomian laut Indonesia. Lobster belum bisa dibenihkan. Masih tergantung dengan alam. Dalam banyak kasus, saya mencontohkan tentang kehilangan benih Bandeng (Nener). Dalam beberapa dekade terakhir, benihnya sudah banyak yang hilang. Untungnya Nener sudah bisa dibudidayakan,” paparnya.
Lanjut Suhana, wacana lobster ini murni bicara tentang kesejahteraan segelintir orang.
Sebab, kata dia, salah satu yang mendapat keuntungan adalah pebisnis perikanan. (tribunnews)
