WartaTani.co – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengusulkan dua program pembangunan desa untuk dimasukkan dalam Framework Action Plan pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan 2021-2025.
Kedua program tersebut yaitu ASEAN Rural Benchmarking study dan Rural Development-Themed of Student Mobility (KKN Tematik Pembangunan Perdesaan).
“Program ASEAN Rural Benchmarking Study ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi SDM di perdesaan, khususnya para kepala desa, penggiat desa, dan pendamping desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2019).
“Ini penting dilakukan untuk memunculkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa serta dapat membangun jaringan pengetahuan dan membuka pasar antar kepala desa, penggiat desa, dan pendamping desa dengan mitra luar negeri,” imbuhnya.
Saat hadir sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam acara Shaping Resilient Rural Communities Towards The Attainment Of SDGS di Myanmar itu, Anwar menjelaskan, pihaknya telah melakukan program benchmarking ini ke beberapa negara. Antara lain Tiongkok, India, Korea, dan Thailand.
“Pada program ASEAN Rural Benchmarking Study ini di mana pemerintah desa dan pelaku ekonomi desa mendapat perspektif dan pendekatan inovatif baru dari negara-negara yang dikunjungi.
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengelolaan perdesaan dan aktivitas ekonomi warga desa,” terangnya.
Anwar menuturkan, kegiatan kedua yang diusulkan yaitu Rural Development-Themed of Student Mobility (KKN Tematik Pembangunan Perdesaan).
Dalam program ini, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas se-ASEAN akan diundang untuk melakukan KKN dan terjun langsung ke desa-desa, mendapatkan pengalaman langsung dan bahan penelitian untuk pengembangan perdesaan.
Kemendes PDTT memiliki Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES) dan sudah bekerja sama dengan 99 perguruan tinggi negeri/swasta se-Indonesia yang fungsinya untuk peningkatan kapasitas SDM di desa-desa dan peningkatan aktivitas perekonomian di desa.
Selain dua usulan tersebut, Anwar menambahkan agar melibatkan sektor swasta dan kerja sama pembangunan perdesaan untuk pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals).
“ASEC sebaiknya membentuk semacam ‘knowledge center’ untuk mengakomodir berbagai praktik cerdas yang telah ada di Asean Member States (AMS) sebagai sumber solusi bagi masalah-masalah pembangunan perdesaan, seperti pengangguran, urbanisasi,” pesannya.
“Selain itu, agenda prioritas Indonesia yaitu jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.
Sebagai informasi dalam kegiatan tersebut, Anwar didampingi Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Suprapedi dan Kepala Sub Direktorat Pembangunan Sosial ASEAN, Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Heru Prayitno.
Acara ini diikuti oleh para pejabat tinggi di berbagai Kementerian di negara ASEAN yang menangani pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan.
Beberapa negara yang ikut diantaranya Indonesia, Brunei Darussalam, Cambodia, The Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam.
