*Oleh: Kuntoro Boga Andri
(Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian)
PEMERINTAH menyadari betul bahwa petani yang sering dicap sebagai kelompok marginal sebetulnya adalah kunci Indonesia jika ingin mencapai kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan sistem pertanian yang berkeadilan, petani sebagai penggerak utama sektor pertanian perlu ditingkatkan kesejahteraannya.
Maka tak mengherankan jika dalam arahannya Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penting bagi pemerintah memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan petani. Untuk itu Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen bahwa segala kebijakan dan program pertanian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani.
Hal itu seperti yang selalu diarahkan Menteri Pertanian kepada jajaran Kementan bahwa nyawa dari setiap penyusunan kebijakan dan program di sektor pertanian adalah kesejahteraan petani. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, Kementan terus mengupayakan berbagai strategi.
Salah satu terobosan yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah refocusing anggaran. Besarnya perhatian Presiden Joko Widodo terhadap sektor pertanian dibuktikan dengan peningkatan anggaran pertanian secara signifikan. Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini mencapai Rp22,6 triliun. Nilai ini jauh meningkat bila dibandingkan dengan anggaran 2014 yang hanya Rp14,2 triliun.
Tapi publik mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa sejak 2015, Kementan secara konsisten melakukan refocusing anggaran pertanian dengan tujuan memperbesar porsi bantuan untuk petani. Bila diperbandingkan, pada 2014 mayoritas anggaran pertanian (sampai 48%) masih lebih banyak digunakan untuk belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat hingga rehab gedung.
Adapun anggaran untuk sarana dan prasarana (sarpras) pertanian saat itu hanya sekitar 35%. Tapi sejak 2015, komposisi komponen anggaran diputar. Belanja operasional diturunkan hingga hanya menjadi 28% dari total anggaran 2015. Anggaran sarpras yang biasanya hanya mendapatkan porsi kecil ditingkatkan menjadi 65% atau senilai Rp20,9 triliun.
Pada tahun ini porsi belanja sarpras mencatat angka fantastis. Untuk pertama kali belanja sarpras pertanian mencapai 85% dari total anggaran pertanian atau senilai Rp19,3 triliun. Sementara sisa anggarannya, sebesar Rp3,3 triliun rupiah, digunakan untuk komponen-komponen lain yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal.
Peningkatan porsi anggaran sarpras memungkinkan pemerintah memberikan perhatian sebesar-besarnya kepada petani. Perhatian besar kepada petani tersebut diejawantahkan melalui sejumlah program terobosan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program pendampingan petani.
Di bidang infrastruktur, dalam kurun waktu dua tahun, Kementan telah membangun dan merehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi. Selain infrastruktur, Kementan turut meningkatkan bantuan untuk petani berupa benih dan pupuk serta alat dan mesin pertanian. Anggaran sarpras pertanian di antaranya digunakan untuk memberikan bantuan berupa alat dan mesin pertanian modern kepada petani.
Kami di Kementan meyakini bahwa kemajuan sektor pertanian Indonesia akan sulit dicapai jika petani masih menggunakan peralatan tradisional. Untuk itu salah satu fokus Kementan adalah melakukan segala upaya sehingga petani bisa menggunakan alat pertanian dalam kegiatan produksi mereka.
Upaya modernisasi pertanian tidak hanya terhenti pada pemberian bantuan. Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melakukan pendampingan intensif terhadap petani dalam pengoperasian alat pertanian modern tersebut.
Lewat program Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan (OPA), para penyuluh di daerah dikerahkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petani. Diharapkan petani dapat memanfaatkan secara maksimal bantuan alat pertanian modern yang telah dihibahkan kepada mereka.
Persoalan degenerasi petani juga turut menjadi perhatian pemerintah. Jumlah petani terus mengalami penurunan. Jika pada 2010 jumlah petani mencapai 39,7 juta orang, pada tahun ini turun hingga 23% atau sekitar 39,7 juta orang. Kementan menyadari bahwa ada stigma di masyarakat, terutama generasi muda, bahwa sektor pertanian kurang menarik untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian.
Untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut, Kementan melakukan sejumlah program strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia. Salah satu strategi yang dijalankan adalah mentransformasi sejumlah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan). Bila sebelumnya STPP lebih difokuskan untuk mencetak tenaga-tenaga penyuluh, Polbangtan justru diharapkan dapat melahirkan para petani muda.
Tidak hanya bebas biaya, lulusan yang terpilih akan mendapatkan bantuan modal untuk menjalankan usaha tani. Polbangtan juga akan lebih banyak berbagi ilmu yang sifatnya praktis daripada teoretis. Pembekalan ilmu praktis ini diharapkan dapat melahirkan para petani modern yang andal, tidak hanya pada tahapan produksi, tapi juga pengolahan dan pemasaran.
Program lain yang digencarkan Kementan untuk menghadang degenerasi petani adalah program Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP). PWMP adalah upaya penumbuhan dan peningkatan minat, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian yang bertujuan menumbuhkembangkan dan meneguhkan kemadirian jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian.
ADVERTISEMENT
Target peserta PWMP adalah generasi muda. Dalam program ini akan diberikan bimbingan, pendampingan, dan pemagangan dari hulu ke hilir kepada para peserta. Tidak berhenti di situ, para peserta akan diberi modal usaha sehingga program aksi ini bisa menghasilkan wirausaha di bidang agrobisnis yang memiliki kompetensi dan potensi besar untuk memajukan sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar.
Kementan berkomitmen untuk terus mengupayakan kebijakan dan program yang berpihak kepada petani. Sektor pertanian ke depannya masih akan terus menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang tidak kecil. Tapi kami mensyukuri, selama hampir empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebijakan dan program pemerintah di sektor pertanian mulai membuahkan hasil positif.
Sebagaimana data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata nilai tukar petani (NTP) pada 2017 lalu tercatat 103,06. Nilai ini signifikan meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang rata-rata tercatat sebesar 102,03. Hingga saat ini NTP masih dijadikan sebagai indikator kesejahteraan petani oleh banyak pihak.
Peningkatan kesejahteraan petani tersebut juga linier dengan capaian produksi pangan. Nilai produksi pertanian tahun 2017 sebesar Rp1.344 triliun atau naik Rp350 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2013. Tercatat untuk periode 2013-2017, terdapat kenaikan 9% per tahunnya. Peningkatan produksi ini juga berdampak pada peningkatan kinerja ekspor. Tercatat pada tahun 2017, ekspor pertanian meningkat Rp441 triliun.
Kami menyadari tugas pemerintah tidak berhenti di sini. Menteri Pertanian bervisi bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mencapai visi tersebut, tentunya Indonesia masih harus terus menggenjot produksi pangan nasional.
Tapi kami meyakini, pemerintah hanya sebatas fasilitator. Petanilah yang akan selalu menjadi kunci dari setiap capaian bangsa ini di sektor pertanian. Karena itu, mari kita semua bahu-membahu dalam membantu petani kita mencapai Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. (Artikel ini terbit di Sindo pada Senin, 16 Juli 2018)
